PPh ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN

CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN (Pbk)

Solusi perbaikan atas kesalahan dalam penyetoran pajak dapat ditempuh dengan pengajuan permohonan pemindahbukuan. Ketentuan pemindahbukuan terdahulu diatur pada Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 88/KMK.04/1991. Ketentuan ini dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan bisnis saat ini. Akhir tahun 2014, Menteri Keuangan RI mengeluarkan peraturan terbaru menggantikan KMK 88 yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014. Peraturan ini mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, termasuk di dalamnya tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan.

Pemindahbukuan adalah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Pemindahbukuan dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindabukuan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP WP terdaftar.

Tata cara pemindahbukuan yang diatur dalam PMK 242

Alasan pemindahbukuan:

1. Kesalahan pengisian formulis SSP & SSCP

2. Kesalahan pengisian data pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN).

3. Kesalahan perekaman yang dilakukan oleh Bank/ Kantor Pos.

4. Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai DJP

5. Pemecahan SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk

6. Jumlah pembayaran SSP, BPN dan Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam SPT, SKP, STP, SPPT PBB atau STP PBB.

7. Jumlah pembayaran pada SSPSP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam PIB/ dokumen cukai.

8. Karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Namun tidak semua SSP yang salah dalam penyetoran dan pembayaran dapat diajukan pemindahbukuan. SSP/SSPCP/BPN/Bukti Pbk tidak dapat dilakukan dalam hal:

1. Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan.

2. Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunkan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak

3. Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai Digital.

Syarat pemindahbukuan:

1. Diajukan ke KPP yang mengadministrasikan pembayaran pajak, baik langsung atau melalui pos/pengiriman.

2. Menggunakan surat permohonan pemindahbukuan (contoh pada lampiran II PMK 242)

3. Pembayaran pajak tersebut belum diperhitungkan dengan pajak terutang dalam SPT, SKP, STP, SPPT PBB atau STP PBB;

4. Dilampiri dengan:

    a. Lembar ke-1 Asli SSP/SSPCP/Bukti Pbk;

    b. Surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank/Kantor Pos dalam hal terjadi kesalahan perekaman oleh bank/pos;

    c. Asli PIB/Dokumen Cukai dalam hal SSPCP;

    d. Fotocopy KTP Penyetor/pihak yang menerima pemindahbukuan dalam hal tidak tercantum NPWP;

    e. Fotocopy identitas penyetor/ wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP;

5. Dalam hal nama dan NPWP pemegang SSP tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP, wajib dilampiri surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP nya tercantum dalam SSP. Surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingan sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan.

Lebih lengkapnya dapat di download Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 242/PMK.03/2014

PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK (NFSP)

Dengan keluarnya PENG-4/PJ.02/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, DJP memberikan penegasan terkait pertanyaan tentang faktur pajak baik yang disampaikan oleh KPP maupun Pengusaha Kena Pajak.

Sebelum mereview PENG-4, sekilas saya paparkan mengenai format nomor faktur pajak. Berdasarkan PER-24/PJ/2012, PKP harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode dan NSFP yang terdiri dari 16 digit angka yaitu:

NSFP pajak yang diberikan oleh DJP 13 digit terakhir berupa Nomor Urut dan Tahun Penerbitan sebagaimana ditunjukkan gambar di atas.

Penegasan yang dikeluarkan oleh DJP terkait NSFP sesuai PENG-4 sebagai berikut:

1. NSFP yang diberikan oleh DJP digunakan untuk membuat faktur pajak pada tanggal yang sama dengan tanggal Surat Pemberitahuan NSFP atau tanggal sesudahnya.

Misal: Surat Pemberitahuan NSFP yang diberikan KPP  per tanggal  3 Nopember 2014, tidak bisa digunakan untuk membuat FP dengan tanggal  1 Nopember 2014.

2. Kode Tahun Penerbitan yang tertera pada NSFP harus sama dengan Tahun yang tertera di tanggal faktur pajak.

Misal: Kode Tahun Penerbitan 14 tidak boleh dipakai untuk FP yang diterbitkan tanggal 6 Januari 2015. Kode Tahun Penerbitan 14 hanya dapat untuk membuat faktur pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Nono Budi Septiono (AR KPP Madya Jakarta Selatan)

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Dalam rangka implementasi pemberian sertifikat elektronik, DJP merilis pengumuman nomor PENG-3/PJ.02/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik. Sertifikat elektronik ini akan diperlukan PKP dalam rangka pelayanan permintaan jatah nomor seri faktur pajak secara online (e-NoFa) dan penggunaan aplikasi faktur pajak elektronik (e-Faktur).

Rilis yang diumumkan oleh DJP ini nampaknya berbeda dengan petunjuk teknis permintaan sertifikat elektronik yang dikeluarkan sebelumnya. Dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-17/PJ/2014 dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-20/PJ/2014, PKP diberikan pilihan dua cara untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik. Cara pertama yaitu dengan mendatangi langsung KPP terdaftar, atau cara kedua secara online melalui laman (website) yang disediakan oleh DJP. Namun dalam PENG-3, permohonan Sertifikat Elektronik hanya bisa diajukan langsung oleh pengurus perusahaan (Direktur atau Komisaris) ke KPP terdaftar dan tidak boleh diwakilkan!

Syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik sesuai PENG-3 sebagai berikut:

1. Mengisi formulir Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik (lampiran I dan II PENG-03);

2. Ditandatangani oleh pengurus perusahaan (PKP) yang bersangkutan;

3. Disampaikan langsung oleh pengurus ke KPP terdaftar dan tidak diperkenakan untuk dikuasakan ke pihak lain;

4. Membawa asli SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT;

5. Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy kartu identitas berupa KTP dan KK;

6. Dalam hal pengurus merupakan WNA, harus menunjukkan asli dan fotocopy paspor/KITAS/ KITAP;

7. Pengurus harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang tersimpan dalam CD atau media lain (file foto diberi nama NPWP PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).

Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy:

a. Surat Pengangkatan pengurus yang bersangkutan;

b. Akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT dari perusahaan induk di luar negeri.

Catatan tambahan:

1. Permintaan Sertifikat Elektronik sudah dapat dilakukan mulai 1 Januari 2015;

2. Fitur permintaan jatah nomor faktur pajak (e-NoFa) dapat dijalankan mulai 1 Januari 2015 setelah PKP menginstal sertifikat elektronik pada sistem operasi komputer PKP;
3. Laman (website) e-NoFa dapat dibuka di https://efaktur.pajak.go.id 

4. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) dijadwalkan serentak se Jawa-Bali mulai 1 Juli 2015 dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh DJP.

download : PENG-3/PJ.2/2014

PENGKREDITAN PPh PASAL 23 BEDA TAHUN

Adakalanya Wajib pajak telah mengakui penghasilan secara akrual (objek PPh Pasal 23) pada akhir tahun buku. SPT Tahunan telah dilaporkan Wajib Pajak tepat waktu. Namun, piutang penghasilan akrual tersebut baru dibayarkan setelah tanggal pelaporan SPT Tahunan dan diberikan bukti potong dengan tanggal saat pemotongan. Bisakah bukti potong PPh Pasal 23 tersebut dikreditkan pada SPT Tahunan sesuai tanggal bukti potong ?

Jawabnya, Bisa dong! Ketentuannya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, pasal 16 “ Dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan atau Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan pada tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak pengakuan penghasilan, maka atas Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukan pemotongan” 

NOMOR SERI FAKTUR PAJAK SECARA ONLINE (e-NOFA ONLINE)

Untuk menjamin hak dan kemudahan Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, Ditjen Pajak telah meluncurkan aplikasi permohonan mandiri nomor seri faktur pajak secara online atau elektronik faktur pajak ( e-Nofa Online). Dengan adanya aplikasi ini, PKP tidak perlu lagi datang ke KPP hanya untuk meminta jatah nomor faktur pajak. Cukup buka akun PKP melalui internet dan mengajukan permohonan nomor seri faktur pajak melalui menu yang disediakan. Jatah nomor seri faktur pajak langsung dapat di download melalui aplikasi e-Nofa Online.

Sebagai petunjuk teknis e-Nofa Online, Direktur Jendral Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Tata cara permohonan kode aktivasi dan password, permintaan aktivasi akun pengusaha kena pajak dan sertifikar elektronik, serta permintaan, pengembalian dan pengawasan nomor seri faktur pajak.

Surat edaran ini menjelaskan prosedur standar dalam penyelesaian :

1. Permohonan kode aktivasi dan password;

2. Permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak

3. Permintaan Sertifikat Elektronik

4. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

5. Pengembalian dan pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak

(catatan: PKP yang sudah memiliki kode aktivasi dan password sebelum 1 Juli 2014, aktivasi akun PKP diaktifkan secara jabatan)

Sertifikat Elektronik

Serrtifikat Elektronik adalah  sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, setiap aplikasi yang tersambung melalui internet disyaratkan memiliki otentifikasi. Otentifikasi bertujuan untuk menjamin keamanan dan melindungi data.

Seperti halnya aplikasi internet banking yang menyediakan otentifikasi berupa Token dan PIN, begitu juga aplikasi e-Nofa Online. Pada aplikasi e-Nofa Online, token dan PIN nya berupa Sertifikat Elektonik (berbentuk file) dan passphrase. Tanpa Sertifikat Elektronik, PKP tidak dapat menjalankan menu permintaan nomor seri faktur pajak.

PKP mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dengan datang ke KPP atau secara online melalui akun PKP. Permintaan dan persetujuan Sertifikat Elektronik baru dapat dilakukan oleh DJP untuk seluruh PKP mulai tanggal tanggal 1 Januari 2015, kecuali PKP tertentu yang telah memilikinya terlebih dahulu yang ditunjuk oleh DJP.

Tahapan bagi PKP

Alur Permintaan Sertifikat Elektronik

Melalui KPP:

atau dapat pula melalui Online :

Tampilan Web e-Nofa

Aplikasi e-Nofa bisa diakses melalui internet pada alamat https://efaktur.pajak.go.id

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. PKP telah mengetahui syarat dan ketentuan dalam menggunakan identitas elektronik yang terdapat dalam Sertifikat Elektronik,

2. Username adalah NPWP dengan 15 digit yang telah diterbitkan oleh KPP tempat WP terdaftar,

3. Password adalah kata sandi rahasia yang hanya diketahui oleh PKP, yang digunakan oleh PKP sebelumnya pada saat meminta nomor seri faktur pajak di KPP,

4. User dapat melakukan penggantian password, kirim ulang password apabila diperlukan, dan melakukan pencetakan nomor seri faktur pajak yang telah diminta sebelumnya tanpa menggunakan sertifikat elektronik.

Nono Budi Septiono (account representative KPP Madya Jakarta Selatan)

CARA PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 MASA DESEMBER 2014 (e-SPT PPh Pasal 21 versi 2.2)

Di penghujung tahun 2014, tak terasa hampir genap satu tahun SPT Masa PPh Pasal 21 PER-14/PJ/2013 (SPT  baru) berlaku secara efektif. Seperti diketahui, SPT  baru berlaku sejak 1 januari 2014. Banyak perubahan yang dilakukan berkenaan isi formulir SPT baru. Salah satunya terkait pengisian SPT Masa PPh Pasal 21  masa Desember.

SPT Masa PPh pasal 21 tahun 2013 (SPT lama) masa Desember diisi jumlah penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 terutang  (tidak bersifat final), yang merupakan akumulasi penjumlahan dari bulan Januari sd Desember.  Total PPh Pasal 21 setahun dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang telah di potong dari Januari sd November, selisihnya merupakan PPh Pasal 21 terutang  masa Desember.

Secara teknis penghitungan, tidak perubahan antara SPT lama dan SPT baru. Perbedaannya hanya pada format penyajian SPT. Disini saya tidak menerangkan teknis penghitungan PPh Pasal 21. Ketentuan penghitungan PPh Pasal 21 bisa dilihat pada PER-31/PJ/2012 berikut lampirannya.

Sementara SPT baru, penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 terutang  disajikan secara rinci per pegawai. Jumlah dilaporkan Desember hanya  penghasilan yang diterima untuk masa Desember saja, bukan akumulasi sebagaimana pada SPT lama. Untuk itu, dalam mengisi SPT  masa Desember yang dilakukan pertama kali adalah membuat bukti potong 1721-A1 dari aplikasi e-SPT.

Rumus dasar penghitungan PPh Pasal 21 terutang per pegawai tetap masa Desember:

PPh Pasal 21 setahun (1721-A1) – PPh Pasal 21 yang telah dipotong Jan sd November = PPh Pasal 21 Desember.

Sederhananya jika PPh Pasal 21 berdasarkan 1721-A1 merupakan jumlah PPh Pasal 21 sebenarnya, dan PPh Pasal 21 jan sd Nov merupakan pembayaran pajak dimuka, maka PPh Pasal 21 masa Desember merupakan jumlah kurang (lebih) bayar pajak pegawai tetap untuk tahun yang bersangkutan. Rumus ini telah mengakomodasi terjadinya kesalahan hitung dan/atau kurang (lebih) bayar pajak  masa Januari sd November. Misalnya untuk pegawai yang baru memiliki NPWP di tengah tahun, maka kelebihan pemotongan pajak sebelum pegawai ber-NPWP  di tahun berjalan disesuaikan pada masa  Desember.

Langkah-langkah yang dipersiapkan Wajib Pajak dalam menyusun kertas kerja pegawai tetap untuk pengisian SPT:

1. Buat bukti potong 1721-A1 per pegawai ( 1721-I satu tahun pajak );

2. Buat rincian per pegawai PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari masa Januari sd November;

3. Ekspor dari aplikasi e-SPT bukti potong 1721-I satu tahun pajak, simpan dalam file excel;

4. Ekspor dari aplikasi e-SPT 1721-I satu masa pajak untuk januari sd november, gabungkan dalam file excel;

5. Sandingkan PPh Pasal 21 bukti potong 1721-I satu tahun pajak (no.3) dengan rincian pegawai Januari sd November (no.4);

6. Selisih kurang (lebih) bayar per pegawai merupakan PPh terutang pegawai tetap masa Desember.

Ada 2 cara pembuatan bukti potong 1721-A1:

1.       Pengisian manual langsung pada aplikasi e-SPT;

2.       Melalui mekanisme impor data csv.

Bagi Wajib Pajak (WP) dengan jumlah pegawai yang banyak dan menggunakan aplikasi payroll tersendiri, akan lebih mudah membuat bukti potong 1721-A1  melalui skema impor file csv. Tinggal disesuaikan data payroll dengan format skema impor.

Namun untuk WP yang tidak memakai aplikasi payroll di perusahaannya, lebih mudah apabila membuat bukti potong secara manual langsung pada aplikasi e-SPT. Pertimbangannya adalah pengitungan PPh Pasal 21 terutang pada aplikasi e-SPT sudah terotomatisasi, sehingga meminimalisasi kesalahan rumus penghitungan PPh Pasal 21.

Saat bukti potong 1721-A1 telah dibuat, WP mengekspor data e-SPT ke dalam format excel. Gunanya, untuk mencari data PPh Pasal 21 terutang satu tahun per pegawai tetap dan selanjutnya disandingkan dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya.

Pun PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya ( Jan sd Nov ) dapat diambil dari aplikasi e-SPT. Dengan cara mengekspor lampiran 1721-I satu masa pajak per bulan. Data hasil ekspor 1721-I satu masa pajak digabungkan. Hasilnya, data PPh Pasal 21 per pegawai tetap yang telah dipotong sejak Januari sd November.

Kertas kerja/ worksheet yang dapat disusun:

Nama (1)	PPh 21 setahun (1721-A1) (2)	PPh 21 Jan sd Nov (3)	PPh 21 Desember (4=2-3)
Budi	1.000	900	100

Selisih PPh Pasal 21 (kolom 4) yang diperoleh dapat diinput untuk pengisian PPh Pasal 21 terutang pegawai tetap  masa Desember. Jumlah penghasilan bruto pegawai tetap yang dilaporkan sejumlah penghasilan bruto yang hanya diterima  Desember saja (ingat: bukan jumlah akumulasi Januari sd Desember).

Sedangkan jumlah penghasilan bruto maupun PPh Pasal 21 terutang selain pegawai tetap, tidak perlu dihitung pada kertas kerja. Bukti potong PPh Pasal 21 Tidak Final dan PPh Pasal 21 Final tidak berbeda untuk masa pajak sebelumnya. Jumlah yang dilaporkan pada SPT  baru bukan jumlah akumulasi.

Mengingat batas waktu pembayaran PPh Pasal 21 Desember 2014 paling lambat tanggal 10 Januari 2015, ada baiknya WP mempersiapkan jauh hari untuk antisipasi keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT. Persiapan yang mungkin dapat dilakukan WP  yakni mengolah data PPh Pasal 21 pegawai tetap yang telah dipotong dari masa Januari sd November. Data ini setidaknya sudah dapat diolah pada saat WP telah melaporkan SPT Masa untuk masa November (20 Desember 2014). Diharapkan mulai tanggal 2 januari sampai dengan 10 januari WP tinggal merampungkan pengitungan 1721-A1 maupun PPh Pasal 21 selain pegawai tetap. Sehingga SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember dapat dilaporkan tepat waktu.

Pembayaran PPh dan pelaporan SPT Masa tepat waktu akan menghindarkan pengenaan sanksi perpajakan yang tidak perlu.

Nono Budi Septiono (account representative KPP Madya Jakarta Selatan)