PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK (NFSP)

Dengan keluarnya PENG-4/PJ.02/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, DJP memberikan penegasan terkait pertanyaan tentang faktur pajak baik yang disampaikan oleh KPP maupun Pengusaha Kena Pajak.

Sebelum mereview PENG-4, sekilas saya paparkan mengenai format nomor faktur pajak. Berdasarkan PER-24/PJ/2012, PKP harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode dan NSFP yang terdiri dari 16 digit angka yaitu:

NSFP pajak yang diberikan oleh DJP 13 digit terakhir berupa Nomor Urut dan Tahun Penerbitan sebagaimana ditunjukkan gambar di atas.

Penegasan yang dikeluarkan oleh DJP terkait NSFP sesuai PENG-4 sebagai berikut:

1. NSFP yang diberikan oleh DJP digunakan untuk membuat faktur pajak pada tanggal yang sama dengan tanggal Surat Pemberitahuan NSFP atau tanggal sesudahnya.

Misal: Surat Pemberitahuan NSFP yang diberikan KPP  per tanggal  3 Nopember 2014, tidak bisa digunakan untuk membuat FP dengan tanggal  1 Nopember 2014.

2. Kode Tahun Penerbitan yang tertera pada NSFP harus sama dengan Tahun yang tertera di tanggal faktur pajak.

Misal: Kode Tahun Penerbitan 14 tidak boleh dipakai untuk FP yang diterbitkan tanggal 6 Januari 2015. Kode Tahun Penerbitan 14 hanya dapat untuk membuat faktur pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Nono Budi Septiono (AR KPP Madya Jakarta Selatan)

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Dalam rangka implementasi pemberian sertifikat elektronik, DJP merilis pengumuman nomor PENG-3/PJ.02/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik. Sertifikat elektronik ini akan diperlukan PKP dalam rangka pelayanan permintaan jatah nomor seri faktur pajak secara online (e-NoFa) dan penggunaan aplikasi faktur pajak elektronik (e-Faktur).

Rilis yang diumumkan oleh DJP ini nampaknya berbeda dengan petunjuk teknis permintaan sertifikat elektronik yang dikeluarkan sebelumnya. Dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-17/PJ/2014 dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-20/PJ/2014, PKP diberikan pilihan dua cara untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik. Cara pertama yaitu dengan mendatangi langsung KPP terdaftar, atau cara kedua secara online melalui laman (website) yang disediakan oleh DJP. Namun dalam PENG-3, permohonan Sertifikat Elektronik hanya bisa diajukan langsung oleh pengurus perusahaan (Direktur atau Komisaris) ke KPP terdaftar dan tidak boleh diwakilkan!

Syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik sesuai PENG-3 sebagai berikut:

1. Mengisi formulir Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik (lampiran I dan II PENG-03);

2. Ditandatangani oleh pengurus perusahaan (PKP) yang bersangkutan;

3. Disampaikan langsung oleh pengurus ke KPP terdaftar dan tidak diperkenakan untuk dikuasakan ke pihak lain;

4. Membawa asli SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT;

5. Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy kartu identitas berupa KTP dan KK;

6. Dalam hal pengurus merupakan WNA, harus menunjukkan asli dan fotocopy paspor/KITAS/ KITAP;

7. Pengurus harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang tersimpan dalam CD atau media lain (file foto diberi nama NPWP PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).

Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy:

a. Surat Pengangkatan pengurus yang bersangkutan;

b. Akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT dari perusahaan induk di luar negeri.

Catatan tambahan:

1. Permintaan Sertifikat Elektronik sudah dapat dilakukan mulai 1 Januari 2015;

2. Fitur permintaan jatah nomor faktur pajak (e-NoFa) dapat dijalankan mulai 1 Januari 2015 setelah PKP menginstal sertifikat elektronik pada sistem operasi komputer PKP;
3. Laman (website) e-NoFa dapat dibuka di https://efaktur.pajak.go.id 

4. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) dijadwalkan serentak se Jawa-Bali mulai 1 Juli 2015 dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh DJP.

download : PENG-3/PJ.2/2014